Gubernur Olly Serahkan DIPA TA 2020 Senilai Rp 24,3 Triliun

Sulut,- Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian/Lembaga, Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran (TA) 2020 senilai total Rp. 24,3 triliun kepada Bupati, Walikota, serta para Pimpinan Satuan Kerja Pusat dan Daerah, Senin (25/11/2019) di Manado.

Dengan diserahkannya DIPA dan Dana Transfer ke Daerah serta Dana Desa TA 2020 ini, Gubernur Olly berharap pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih tepat waktu, lebih merata, dan memberikan dampak multiplikasi (multiplier effect) yang lebih besar kepada pembangunan perekonomian Sulut.

Olly juga menyebut pesan Presiden Joko Widodo pada acara penyerahan DIPA TA 2020 di Istana Negara beberapa waktu lalu agar belanja APBN bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi seawal dan secepat mungkin. Olly mengharapkan proses lelang dapat sesegera mungkin dilaksanakan sehingga pada bulan Januari pekerjaan dapat dimulai.

“Proses pengadaan barang dan jasa perlu dilakukan percepatan sesegera mungkin, sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku. Kegiatan pra lelang proyek harus segera dilaksanakan agar kegiatan pembangunan dapat mulai efektif berjalan di bulan Januari 2020,” kata Olly.

Karenanya, Olly mengingatkan para bupati dan walikota untuk memastikan setiap rupiah dari APBN 2020 betul-betul digunakan untuk kesejahteraan masyarakat sampai ke tingkat desa.

“Saya instruksikan agar penggunaan dana desa lebih difokuskan pada upaya pengentasan kemiskinan serta mengutamakan pelaksanaan secara swakelola dan padat karya yang menggunakan bahan baku lokal, dan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Untuk mewujudkan tata kelola dana desa yang akuntabel dan tepat sasaran, perlu adanya koordinasi dari semua pihak, utamanya koordinasi antara Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dan organisasi Perangkat Daerah,” ungkap Olly.

Usai sambutan, masih di tempat yang sama, Gubernur Olly menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan atas keberhasilan menyajikan dan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sebagai informasi, APBN tahun 2020 yang terdiri dari dana DIPA Kementerian/Lembaga, Dana Transfer dan Dana Desa yang dialokasikan untuk Provinsi Sulut sebesar Rp. 24,3 triliun.

Adapun DIPA yang diserahkan di Provinsi Sulut berjumlah 462 DIPA dengan total dana yang di alokasikan sebesar Rp. 9,7 triliun atau turun sebesar 5,7 persen dari tahun sebelumnya, dengan rincian :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 3,15 triliun
2. Belanja Barang sebesar Rp. 3,73 triliun
3. Belanja Modal sebesar Rp. 2,82 triliun
4. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 11,94 miliar

Anggaran kementerian/Lembaga tersebut diprioritaskan untuk melaksanakan fungsi kepemerintahan dan menjalankan program pembangunan, yang utamanya untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, memacu sektor unggulan, perbaikan aparatur negara dan pelayanan pemerintahan, serta peningkatan pertahanan keamanan dan penyelenggaraan demokrasi.

Sementara itu, jumlah alokasi dana transfer dan Dana Desa se-Sulut pada TA 2020, ditetapkan sebesar Rp. 14,57 triliun atau meningkat 1,12 persen dari tahun sebelumnya yang terdiri dari :

1. Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 9,08 triliun
2. Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 322,04 miliar
3. Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp. 1,81 triliun
4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp. 1,72 triliun
5. Dana Insentif Daerah sebesar Rp. 398,9 miliar
6. Dana Desa sebesar Rp. 1,56 triliun

Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa tersebut diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan mutu layanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antar daerah.

Kegiatan penyerahan DIPA turut dihadiri jajaran Forkopimda, Wakil Gubernur Drs Steven O E Kandouw, Sekdaprov Edwin H Silangen, SE, MS, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulut Muhdi, para Bupati/Walikota dan para pejabat dilingkup Pemprov Sulut. 

(Advetorial Humas Pemprov Sulut)