Pemprov Sulsel Belajar Program Perlindungan Jamsos Pekerja Sosial Keagamaan Di Sulut

Sulut,- Pemerintah provinsi Sulawesi Utara dibawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey, SE (OD) dan Wakil Gubernur Drs Steven O E Kandouw (SK) dinilai berhasil melaksanakan program perlindungan Jaminan Sosial (Jamsos) bagi Non ASN dan Pekerja Sosial Keagamaan. 

Terbukti, keberhasilan OD-SK ini mengantar Provinsi Sulawesi Utara meraih rekor dunia MURI perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi 35.000 Pekerja Lintas Agama di Sulut pada tahun 2018.

Tak heran jika program jitu duo top eksekutif Sulut ini menjadi kesempatan bagi daerah lain untuk mempelajarinya.

Terkait hal itu, Kamis (07/11/2019) bertempat di Ruang F J Tumbelaka kantor Gubernur Sulut, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulawesi Utara (Sulut), Edwin H Silangen, SE, MS menerima kunjungan benchmarking dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dipimpin oleh Sekdaprov Sulsel Abdul Hayat.

Tim yang dipimpin langsung Abdul Hayat ini dilakukan untuk belajar keberhasilan mengeksekusi program program perlindungan Jaminan Sosial (Jamsos) bagi non ASN dan pekerja sosial keagamaan di Sulut. 

Sekdaprov Silangen mengatakan bahwa benchmarking ini merupakan kegiatan saling berbagi pengalaman dan informasi, baik dari Sulut maupun Sulsel juga.

Silangen menuturkan, Jamsos Ketenagakerjaan perlindungan bagi Pekerja Lintas Agama di Sulut hingga kini sudah mencakup 75.780 peserta.

“Boleh dikatakan pengurangan angka kemiskinan di Sulut ini juga disumbangkan oleh adanya Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Termasuk untuk pekerja lintas agama,” kata Silangen.

Sebelumnya, Sekdaprov Sulsel Abdul Hayat berharap hasil kunjungan benchmarking ini nantinya dapat diterapkan di wilayahnya.

“Intinya ada hal-hal yang bisa menjadi strategi untuk diadopsi di Sulsel yang didapati di Sulut, terlebih dalam hal perlindungan jaminan sosial bagi warga. Saya bisa jelaskan bahwa prinsip jaminan sosial ketenagakerjaan ini yaitu satu untuk semua, semua untuk satu, demi kesejahteraan masyarakat,” ungkap Hayat.

Pertemuan ini turut dihadiri, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut, Erny Tumundo dan Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi dan Maluku Toto Suharto dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut Erny Tumundo. (*/ven)