Pemprov Sulut Raih Penghargaan National Procurement Award 2019

Jakarta,- Pemerintah provinsi Sulawesi Utara dibawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey, SE (OD) dan Wakil Gubernur Drs Steven O E Kandouw (SK) kembali mengukir prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Penghargaan National Procurement Award 2019 berhasil diraih dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia.

Pemerintahan OD-SK melalui Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Setdaprov Sulut dinilai memiliki komitmen yang tinggi, berdedikasi dan mampu mengimplementasi kelembagaan pengadaan barang/jasa dan tata kelolanya pada pada kategori UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) dengan Tingkat Kematangan Level 3 pada 9 Variabel dari LKPP RI pada acara yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo (Jokowi) pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ), Rabu (6/11/2019) di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Jakarta.

“Malam ini, saya menerima Penghargaan National Procurement Award 2019 dari LKPP RI yang dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo,” kata orang nomor satu di Sulut ini. 

Top eksekutif Sulut ini pun menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terus mendukung dan mewujudkan visi misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan dirinya sebagai Gubernur dan Drs Steven OE Kandouw selaku Wakil Gubernur.

“Terima kasih kepada semua pihak yang selama ini bekerja bersama dengan kami, dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di ruang lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat di berbagai bidang,” ujar Gubernur Olly. 

Sebelumnya pada Rakornas dengan tema ‘Transformasi Pengadaan di Era Digital untuk SDM Unggul Indonesia Maju’ ini, Presiden Jokowi mengingatkan Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah yang masih mengadakan lelang proyek di dua bulan terakhir ini.

Berdasarkan laporan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto, masih ada paket pekerjaan senilai Rp 39 triliun yang masih diproses melalui e-tendering. Dari jumlah tersebut, Rp 31,7 triliun merupakan pekerjaan konstruksi.

“Tinggal November dan Desember masih e-tendering. Meski tahu (proses) ada yang cepat, tapi apakah seperti ini mau diteruskan?,” kata Jokowi.

Jokowi menegaskan tidak banyak kontraktor yang mau mengerjakan proyek secara cepat. Apalagi kualitas pekerjaan berpotensi buruk, jika terburu-buru hanya karena mengejar target, apalagi prosesnya dilakukan ketika musim hujan sedang berlangsung. 

“Saya mengerti, enggak mungkin pekerjanya pakai payung. Sudah bohong itu,” kata Jokowi.

Menurutnya, masalah terjadi karena pola pikir dari birokrat di Indonesia yang senang mengerjakan sesuatu di akhir batas waktu. Prosesnya pun kerap kali dilakukan secara manual, meski sistem pengadaan barang dan jasanya sudah secara elektronik.

“Buat apa bangun sistem seperti itu, kalau bulan November masih ada e-tendering? Kalau e-purchasing masih oke. Kita ini senangnya kejar-kejaran. Mindset ini harus diubah,” tegasnya. 

Jokowi meminta agar pola-pola seperti ini tidak terjadi lagi. Dirinya bahkan menekankan agar proses lelang pengadaan barang dan jasa ke depannya dilakukan sejak awal tahun agar proses konstruksi tidak terburu-buru sehingga kualitas proyek baik.

“Kontraktornya juga enak, tidak dikejar-kejar kayak hantu,” ujarnya.

Diketahui, dari 606 UKPBJ se-Indonesia baru tiga (3) daerah dengan memiliki Tingkat Kematangan 3 dari 9 Variabel penilaian, yaitu Provinsi Sulut, Provinsi Bali dan Kabupaten Badung. 

Rakornas PBJ 2019 turut dihadiri Menteri/Kepala Lembaga, Kepala Daerah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Pimpinan dan Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) K/LIPemda, personel Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) K/L/Pemda, PenNakilan lkatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa (IFPI) dan Perwakilan lkatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI).

(Advetorial Humas Pemprov Sulut)