Terima SK Carateker, RD Segera Agendakan Musda KNPI Sulut

Sulut,- Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang dipimpin Ketua Umum Noer Fahjrieansah akhirnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) Carateker Dewan Pengurs Daerah (DPD) KNPI Sulawesi Utara pada Senin, 11 November 2019. SK Carateker itu diserahkan langsung oleh Fahjri sapaan akrabnya, kepada Rio Dondokambey (RD). 

Penyerahan SK ini disaksikan oleh sejumlah pengurus DPP KNPI dan OKP dari Sulawesi Utara. 
Rio Dondokambey membenarkan informasi tersebut. 

“Tugas dari carateker yakni menyelenggarakan Musda KNPI Sulawesi Utara”, ungkap Rio yang didampingi Billy Lombok dan Erlan Silangen. 

Dia mengakui setelah ditetapkan carateker langsung ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia pengarah dan panitia pelaksana. “Dijadwalkan musda akan dilaksanakan dalam waktu dekat”, ujarnya. 

Menurut Rio sapaan akrab putra Gubernur Sulut ini diharapkan Musyawarah Daerah (Musda) wadah berhimpun organisasi pemuda ini dapat mempersatukan elemen-elemen pemuda yang ada di Bumi Nyiur Melambai.

“Alasan kenapa kami mengikuti KNPI yang dipimpin Fahjri karena KNPI ini yang memenuhi aspek legal formal atau yang mengantongi SK Kemenkumham”, jelas RD.

Dikatakanya, organisasi kepemudaan akan berjalan efektif apabila mengantongi SK Kemenkumham. 
"Dukungan terhadap pelaksanaan KNPI yang dipimpin Fahjri ini datang dari OKP-OKP yang ada di Sulawesi Utara," pungkasnya. 

Terkait dengan terbitnya SK Carateker DPD KNPI, dijelaskan Ketua DPC GAMKI Manado Fransiscus Enoch, bukan tanpa dasar. 

“Karena DPD KNPI Sulut yang dibekukan adalah kepengurusan yang SK-nya dikeluarkan oleh Rifai Darus yang tercatat periodenya dari 2016 sampai 2019”, bebernya.

Atas dasar itu, Enoch berharap agar Musda bisa secapatnya digelar. “Supaya tidak lagi ada polemik terhadap keabsahan KNPI di Sulut”, tandasnya. 

Penerbitan SK Carateker DPD KNPI Sulut juga mendapat dukungan dari Pemuda Katolik Sulut. Termasuk rencana pelaksanaan Musda yang akan digelar dalam waktu dekat. “Kami menginginkan agar KNPI selain memiliki legtimasi secara hukum lewat SK, juga harus memiliki legitimasi dari OKP-OKP yang ada di Sulawesi Utara”, ujar Ketua Komda Pemuda Katolik Sulut Lexi Mantiri. 

Lanjut Mantiri, Pengurus KNP Sulut juga harus mendapatkan pengakuan dari pemerintah. “Untuk legitimasi di tengah masyarakat, biarlah nanti dibutkikan lewat program dan kerja setelah pengurus terpilih”, tandasnya. (*/ven)